PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KAPUAS

Profil

SIP PPID adalah Sistem Informasi Publik Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi atau dapat juga disebut sebagai e-public. SIP PPID atau e-public merupakan aplikasi pengelolaan dan pelayanan informasi untuk PPID yang dikembangkan sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. E-public dirancang dengan platform hybrid - offline dan online, yang terintegrasi antara PPID Pembantu dan PPID Utama dalam sebuah entitas Badan Publik. Informasi lebih lengkap mengenai SIP PPID atau epublic dapat dilihat disini!

Untuk informasi lebih lanjut dan bagaimana mendapatkan aplikasi ini silahkan ke info@sip-ppid.net

Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang PPID Utama dan Pembantu

PPID Utama : Dijabat Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas.

Fungsi : Sebagai Ketua Pelaksana Penyelenggaraan layanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Tugas :

  1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi.
  2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi.
  3. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu.
  4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik.
  5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik.
  6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.
  7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
  8. Menyediakan informasi dan dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
  9. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu.
  10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
  11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.
  12. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi
  13. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas.

PPID Utama Berwenang:

  1. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya.
  3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya.
  4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
  5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Struktur PPID


Visi dan Misi

VISI

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan amanat peraturan perundang – undangan

MISI

1.  Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas

2.  Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi

3. Meningkatkan sinergitas dengan sumber informasi

Tentang PPID

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ditetapkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di Tingkat Kabupaten guna pengembangan Sistem Informasi Publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kapuas.

       Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03  Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi, atas dasar tersebut telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

            Adapun untuk kepengurusan PPID, pada awal tahun 2017 Bupati Kapuas menetapkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 311/DISKOMINFO TAHUN 2017 Tanggal 18 Juli 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Nomor 288/DISKOMINFO TAHUN 2017 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kapuas